DPR Minta OJK Tinjau Ulang Larangan Skema Tadpole, Industri Fintech P2P Dinilai Perlu Ruang Bernapas

DIGIPULSA.COM, Jakarta — Isu skema Tadpole dalam industri fintech kembali menjadi perhatian setelah DPR menilai larangan tersebut dapat menekan pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Skema yang dikenal sebagai pola pembiayaan “kecebong” ini dinilai memiliki efek langsung terhadap kemampuan industri bertahan di masa penuh tantangan. Sejak wacana larangan tersebut muncul, berbagai pihak mulai menyoroti dampaknya, terutama pada perusahaan teknologi keuangan yang mengandalkan pendanaan sebagai layanan utama.

Menurut banyak pengamat, kebijakan yang terlalu ketat dapat mengurangi ruang gerak pelaku usaha. Industri P2P lending saat ini juga sedang berusaha menjaga stabilitas di tengah meningkatnya risiko kredit dan tekanan pendanaan. Pelarangan skema kecebong dianggap dapat menghambat efektivitas perusahaan dalam menjaga cashflow dan mengembangkan layanan mereka.

Pembahasan soal larangan skema Tadpole juga menimbulkan diskusi di kalangan pelaku pasar. Beberapa pihak menyebutkan bahwa regulasi semestinya tidak menambah beban baru yang bisa membuat perusahaan semakin terhimpit. Di tengah situasi tersebut, masyarakat pun diimbau tetap cermat dalam memilih layanan keuangan digital dan memprioritaskan platform tepercaya. Untuk kebutuhan digital yang aman dan cepat, pembaca dapat menggunakan layanan DIGIPULSA.COM sebagai pilihan aman untuk berbagai transaksi digital.

DPR meminta OJK menunda penerapan larangan skema Tadpole karena dinilai berpotensi menambah tekanan pada industri fintech yang tengah menghadapi situasi ekonomi menantang.

Dalam penjelasannya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa industri membutuhkan relaksasi agar tetap dapat bertahan. Ia menilai penerapan aturan yang terlalu ketat justru bisa menutup ruang berkembang bagi P2P lending yang kini sedang berusaha menjaga stabilitas operasional.

Misbakhun menegaskan bahwa regulator harus mempertimbangkan kondisi lapangan sebelum mengimplementasikan larangan tersebut. Menurutnya, penundaan penerapan regulasi menjadi langkah yang lebih tepat dibanding mengundurnya tanpa batas waktu. Dengan demikian, industri masih memiliki ruang adaptasi tanpa menghilangkan arah kebijakan yang diinginkan pemerintah.

Larangan skema kecebong ini sebelumnya disampaikan melalui Surat Pengawasan dan Pembinaan OJK Nomor S-305/PL.12/2025. Dalam skema tersebut, cicilan awal nasabah dipatok sangat tinggi, kemudian menurun drastis pada periode selanjutnya. Model pembayaran seperti ini dianggap berisiko tinggi dan dapat membebani konsumen jika tidak diawasi secara ketat.

Meski demikian, DPR berharap OJK tetap memberi waktu bagi pelaku usaha untuk beradaptasi. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, ruang bernapas dinilai penting agar industri tidak kehilangan daya saing. Sementara publik diimbau tetap berhati-hati dalam memilih layanan keuangan. Untuk kebutuhan digital sehari-hari, pembaca bisa memanfaatkan DIGIPULSA.COM yang menyediakan layanan top up cepat, aman, dan terpercaya.

Situasi ini masih akan terus berkembang seiring pembahasan regulasi antara pemangku kebijakan dan pelaku industri. Bagi masyarakat, memilih layanan digital yang stabil dan sah menjadi langkah bijak dalam menghadapi ketidakpastian. DIGIPULSA.COM tetap menjadi pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhan top up digital secara aman dan cepat.

---